TEMPO.CO, Jakarta - Program pemindahan ibu kota kembali muncul jelang perayaan HUT RI ke-76 pada tahun 2021 ini. Salah satunya saat Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan pokok-pokok haluan negara (PPHN) yang akan dihadirkan lewat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 akan menjadi landasan setiap rencana strategis pemerintah, seperti ibu kota baru.
"PPHN akan menjadi landasan setiap rencana strategis pemerintah seperti pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, pembangunan infrastruktur tol laut, tol langit, koneksitas antarwilayah, dan rencana pembangunan strategis lainnya," kata Bamsoet dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR, Senin, 16 Agustus 2021.
Tempo merangkum kembali beberapa kejadian penting dari program ini dalam beberapa tahun terakhir:
1. Pertama Kali Diumumkan per Agustus 2019
Titik pertama rencana besar ini berawal saat Jokowi resmi mengumumkan Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru pada 26 Agustus 2019 di Istana Negara. Lokasi pilihannya yaitu sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah pengumuman ini, pemerintah pun bergerak mengamankan tanah tempat pembangunannya nanti.
2. Biaya Pemindahan Ibu Kota Capai Rp 466 Triliun
Saat itu, Jokowi juga mengatakan, pemindahan ibu kota ini akan menelan biaya hingga Rp 466 triliun. Sebanyak 19 persen anggaran akan berasal dari APBN. Lalu sisanya dari skema pengelolaan aset di ibu kota baru dan Jakarta, KPBU atau kerja sama pemerintahan dengan badan usaha, serta investasi langsung swasta dan BUMN.
Sementara, Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyampaikan ibu kota baru ini memiliki luas 180 hektare. 90 persen lahannya milik pemerintah dan 10 persen milik swasta atau masyarakat.
Tapi di tahun 2020, Kementerian Keuangan memastikan belum ada anggaran untuk ibu kota baru. Terlebih, anggaran mulai direlokasi untuk penanganan Covid-19.
3. Jokowi Bakal Upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Baru
Meski demikian, rencana pembangunan ibu kota baru Kalimantan Timur, terus berjalan. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yakin pembangunan ibu kota baru bisa rampung pada tahun 2024.
“Tanggal 17 Agustus 2024 itu presiden bisa melaksanakan 17 Agustus itu di ibu kota negara baru,” kata Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Jakarta, Rabu, 17 Maret 2021.
